AKSI PERUBAHAN DIKLAT DASAR FUNGSIONAL AHLI PENYULUH PERTANIAN (Angkatan VI,VII dan VIII asal Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta)

Penyuluh Pertanian merupakan tenaga motivator, fasilitator dan pendorong ekonomi perdesaan terkait dengan pertumbuhan dan produktivitas dunia/ bidang pertanian. Tentu dengan peran yang demikian menjadikan petani, stakeholder beserta pengusaha yang bergerak di bidang pertanian (penyedia pupuk, pestisida, produsen dan pengolah hasil pertanian) menjadi mitra yang harus selalu digandeng dan ditingkatkan kompetensinya. Usaha para mitra tersebut tersebar mulai dari hulu, on farm, hilir maupun jasa penunjang lainnya.
        Selain itu kehadiran penyuluh yang berada dekat dengan mitra mempercepat proses arus informasi baik tentang fluktuasi harga komoditas, perkembangan ilmu pengetahuan  serta pasar bebas yang mulai merambah pasar domestik di Indonesia. Kegiatan ini berlaku dua arah dan bergerak secara simultan dan dinamis. Di sisi lainnya khusus tentang kompetensi petani selaku produsen telah pula membuat jurang yang cukup dalam antara kebutuhan pasar dengan kemampuan produksi baik dilihat dari sisi jumlah, kualitas maupun kuantitas. Hal ini diperparah dengan makin sedikitnya jumlah penyuluh yang masih aktiv ( banyak pensiun sesuai umur) sehingga kebutuhan akan kualitas penyuluh makin tinggi.
        Beberapa dekade yang lalu ada kebijakan dari Kementerian Pertanian untuk mempekerjakan para Tenaga Harian Lepas (THL) TBPP sebagai tenaga sementara untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluh di daerah. Dalam konsep penyuluhan di Indonesia diharapkan satu desa satu penyuluh, namun keberadaan para THL/TBPP pun belum mampu memenuhi standar yang diinginkan. Oleh karena itu pada 2 tahun ke belakang para THL/TBPP yang memenuhi syarat umur dan berkinerja baik telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar dapat menjalankan tugas secara baik, tentu mereka  membutuhkan   tambahan pengetahuan tentang tugas, peran dan standar kinerja seorang penyuluh yang profesional. Oleh karena itu diperlukan pembekalan  tentang kisi-kisi penyelenggaraan penyuluhan yang baik dan benar. Beberapa hal yang harus diberikan kepada para THL/TBPP adalah pengetahuan tentang 1) Standar menjadi penyuluh profesional, 2) Kelembagaan penyuluhan yang handal, 3) Materi penyuluhan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi, 4) Sistem penyuluhan yang benar, 5) Metode penyuluhan yang tepat serta dan 6) Manajemen penyuluhan  polivalen.  
         Kebutuhan akan pembekalan tersebut telah pula dilindungi dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sehingga   peran sentral penyuluh menjadi lebih tegas. Seiring dengan tujuan tersebut maka, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui program utama yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya telah dan sedang melakukan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli bagi THL-TBPP angkatan VI,VII dan VIII  di kampus BBPP Ketindan. Para peserta diklat berasal dari Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan jumlah tiga angkatan sebanyak 95 orang. Kegiatan berlangsung selama 21 hari mulai tanggal 9-30 Agustus 2018.
Pola diklat dasar fungsional penyuluh pertanian ahli adalah 2 minggu pembekalan di kampus dan 1 minggu on the job training di wilayah kerja masing-masing. Selama melakukan on the job tranining para peserta ditugaskan untuk menyusun aksi perubahan sesuai dengan potensi wilayah, perkembangan ilmu tehnologi tehnis (pertanian) dalam balutan tehnologi informasi sehingga materi dan rancangan program penyuluhan ke depan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan . Hasil aksi perubahan tersebut sebagai salah satu syarat kelulusan bagi para peserta Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli.
        Tema dan penekanan materi aksi perubahan menjadi wewenang mutlak para peserta setelah disetujui oleh Widyaiswara selaku fasilitator. Maka fungsi koordinasi baik di tingkat wilayah (Kecamatan), Kabupaten maupun Propinsi menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka merancang aksi perubahan dan harus diimplementasikan di wilayah masing-masing sebagai hasil diklat secara nyata. Rancangan hanya menjadi ide ketika berada di atas kertas, namun akan menjadi nyata dan bermanfaat ketika dapat diterima dan berguna bagi banyak orang.

 

Bagikan Artikel :