FINTECH : Model Pembiayaan Pertanian Masa Depan

Transformasi teknologi informasi yang begitu cepat, menyebabkan perubahan paradigma baru dalam berbagai bidang, termasuk pada sektor pertanian.  Transformasi yang begitu nyata diawali dengan model pemasaran produk pertanian yang berbasis market place seperti bukalapak dan tokopedia, maupun dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram.  Sistem pemasaran yang konvensional dengan melibatkan banyak stake holder dalam rantai pasoknya kini seakan terpangkas, dimana petani dapat berhadapan langsung dengan pembeli dari luar daerah yang membutuhkan produk tersebut. Mekanisme ini tentu akan memberikan banyak keuntungan, baik dari sisi petani mapuan dari sisi pembeli.  Dari sisi petani keuntungan yang didapat adalah mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan dijual langsung ke tengkulak, sedangkan dari sisi pembeli mendapatkan harga produk yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik, jika dibandingkan dengan membeli dari tengkulak. Model ini telah menjelma menjadi sebuah supermarket online seperti agromaret.com yang telah mencapai 86.640 jenis produk pertanian (per November 2017) mulai dari saprodi dan aneka produk pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan.
Transaksi produk pertanian melalui inovasi teknologi ini, kini telah merambah pada sektor pembiayaan yang disebut dengan Fintech.  Model pembiayaan ini merupakan model baru dalam dunia pertanian.  Dengan mengandalkan modal dari Crowd Funding, model start up bisnis ini telah menjelma menjadi sebuah lembaga keuangan yang harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pertumbuhan modalnya yang cukup signifikan dari masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Fintech Indonesia ada sekitar 103 startup bisnis yang bergerak dalam fintech. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dengan mudah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan pembiayaan konvensional. Hingga saat ini, fintech yang mengkhususkan diri dalam bidang pertanian adalah Igrow, Crowde, dan Tani fund, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan muncul start up bisnis baru, mengingat komoditas pertanian merupakan komoditas potensial di Indonesia

Berdasarkan pada hasil analisis dari tiga jenis start up yang telah berjalan (Igrow, Crowde dan Tani fund) secara umum memiliki 3 komponen utamanya itu pihak petani (pelaksana project), pihak manajemen dan pihak investor. Sedangkan mekanisme kerja dari masing-masing start up berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan inovasi yang mereka tawarkan. Secara garis besar mekanisme kerja dari start up ini adalah :

  1. Pihak petani mengajukan portofolio yang akan ditawarkan kepada start up;
  2. Pihak start up kemudian melakukan verifikasi terhadap project yang ditawarkan oleh petani;
  3. Jika project tersebut dinyatakan layak, maka project tersebut dipublish oleh pihak manajemen (startup) di website mereka (baik yang versi web maupun mobile phone);
  4. Pihak start up melakukan penggalangan dana dengan berbagai model yang ditawarkan (ini tergantung dari pihak manajemen);
  5. Setelah dana terkumpul, pihak start up akan melaksanakan sesuai dengan portofolio yang  telah disepakati;
  6. Setelah project selesai, baru dilakukan mekanis mebagi hasil yang telah disepakati.  

Secara umum mekanisme kerja dari fintech ini sangat sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat, karena basisnya adalah teknologi.
Melihat  situasi akses permodalan konvensional yang semakin rumit untuk komoditas pertanian , model pembiayaan seperti ini menjadi salah satu solusi yang menjanjikan.

Beberapa keuntungan dari fintech ini bagi petani adalah :

  1. Tanpa agunan;
  2. Peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha pertaniannya;
  3. Kepastian pemasaran produk
  4. Meminimalisasi faktor resiko karena sebagian besar project yang dibuat telah diasuransikan.

Dibalik banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh model pembiayaan ini, ada beberapa kelemahan mendasar yang ada ditingkat petani, yaitu :

  1. Sebagian besar petani belum memahami dengan proses bisnis dalam usaha pertaniannya, sehingga analisis kelayakan dan penyusunan portofolio belum tersedia;
  2. Minimnya SDM petani yang melek teknologi, sehingga akan kesulitan untuk mengakses modal berbasis teknologi;
  3. Masih melekatnya mindset bahwa petani hanyalah sebagai pekerja pertanian masih sangat kental.

 

Tantangan kedepan pemerintah dalam hal ini kementrian pertanian adalah harus secara intens untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan terkait penyusunan portofolio rencana bisnis.

Bagikan Artikel :