SERTIFIKASI INDIKATOR GEOGRAFIS KOPI KINTAMANI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAN PERLINDUNGAN PRODUK PERTANIAN

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.

Ada dua jenis kopi bali yang memiliki reputasi internasional. Pertama: kopi Kintamani, kedua: kopi Pelaga. Kedua julukan ini merujuk pada nama daerah tempat tanaman itu dibudidayakan. Kopi Kintamani dikembangkan para petani di Desa Belantih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sementara Pelaga adalah ciri khas kopi asal Desa Pelaga, Petang, Badung-sekitar 45 kilometer sebelah utara Denpasar.

Kopi Kintamani merupakan suatu produk yang memiliki karakteristik yang dikarenakan adanya faktor alam, di mana ciri dan kualitas yang ada pada kopi ini berbeda dengan kopi lainnya sehingga jenis kopi ini termasuk dalam syarat sebagai produk Indikasi Geografis.

 Dunia menyebut kopi Kintamani sebaga kopi rasa jeruk. Perpaduan rasa itu didapat bukan dari rekayasa. Rasa jeruk pada kopi ini, murni alamiah. Kalaupun dianggap ada rekayasa genetik, itupun hanya pada teknik penanaman yang tidak disengaja. Oleh petani di Belantih, bibit kopi jenis arabika ini ditanam berdekatan (tumpangsari) dengan perkebunan jeruk. Hal itu sulit terelakkan karena jeruk kintamani juga menjadi komoditi andalan Kabupaten Bangli. Pemanfaatan areal tanam ini, siapa sangka, memberi pengaruh pada cita rasa kopi.

Kopi Kintamani adalah produk khas Indonesia dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang menghasilkan kopi Kintamani. Untuk menjamin perlindungan yang lebih baik serta memberikan pendapatan yang sepadan kepada produsen-produsennya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Indonesia telah mengembangkan suatu operasi percontohan tentang produk Indikasi Geografis pertama, yaitu kopi di daerah Kintamani (Provinsi Bali).

Masing-masing daerah memiliki keunikan dan ciri khas yang tidak bisa dipertukarkan. Indikasi Geografis memang menuntut adanya keterangan daerah penghasil sebagai keterangan asal barang, sehingga kopi ini tidak bias dipertukarkan antara satu daerah dengan daerah penghasil lainnya.

Daerah ini dianggap paling cocok untuk menjadi daerah pilot Indikasi Geografis, dengan empat alasan utama, yaitu reputasi yang telah lama, kekhususan yang sangat baik (aroma seperti buah jeruk nipis), suatu organisasi tradisional produsen di subak abian (organisasi sosial-religi pedesaan) dan sebuah nama yang sudah dikenal di dunia (Bali).

Kini, setelah melalui upaya penelitian yang panjang dari Ditjen HAKI, kopi Arabika Kintamani telah menjadi produk Indikasi Geografis pertama yang didaftarkan di Indonesia. Dengan pemberian sertifikat itu, kelompok masyarakat enam kecamatan yaitu Kecamatan Kintamani, Kecamatan Bangli, Kecamatan Petang, Kecamatan Sukesade, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Ubutambahan sudah bisa menempelkan atribut indikasi geografis kopi Kintamani Bali pada kemasan produk mereka.

Belakangan ini, masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat, misalkan Kopi Toraja, Bika Ambon dll. Makna dari Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang, Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Tim Lindsey dkk, 2006). Sedangkan pengertian Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 56 :

1.      Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

2.      Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :

a.    Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas :

1)      Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.

2)      Produsen barang hasil pertanian

3)      Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil indrustri ; atau

4)      Pedagang yang menjual barang tersebut

b.   Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu ; atau

c.    Kelompok konsumen barang tersebut.

Indikasi Geografis (IG) di Indonesia memuat perlindungan kolektif dan tertuang dalam Undang-Undang hak eksklusif Perlindungan Indikasi Geografis terhadap suatu produk kepada masyarakat, bukan kepada individu atau perusahaan tertentu. Secara nasional perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan setelah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan maka pada tanggal 4 September 2007 keluarlah  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Indikasi Geografis.

Beberapa contoh Indikasi Geografis dari Indonesia :

1.            Bika Ambon

2.            Kopi Jawa

3.            Kopi Toraja

4.            Kopi Arabika Kintamani

5.            Wajit Cililin, dll

Masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus di daftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimilikinya penting untuk dilakukan.

Jika kita perhatikan, Indonesia sangat kaya akan kekayaan alam berupa hasil-hasil pertanian, barang-barang kerajinan tangan dan hasil indrustrinya, sangat banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera di daftarkan ke Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007  sebagai  aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis, maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air.  Peraturan Pemerintah Nomor  51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis, adapun tahap tatacara  diuraikan sebagai berikut :

 I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili  produk Indikasi Geografis  dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan–persyaratan yaitu dengan melampirkan :

·         Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal

·         Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

·         Bukti pembayaran biaya

·         Buku Persyaratan yang terdiri atas:

a.       Nama Indikasi-geografis yang   dimohonkan pendaftarannya;

b.      Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;

c.       Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;

d.      Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

e.       Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;

f.       Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

g.      Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h.      Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

i.        Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

·         Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

 

II. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini Pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dan permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan  dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

III. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi      

 Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para Pemeriksa yang ahli  pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun. 

IV. Tahap Keempat : Pengumuman    

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan.

 Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain:  nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon,  nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

V.  Tahap Ke Lima : Oposisi Pendaftaran

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

VI. Tahap Ke Enam : Pendaftaran

      Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal  kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

VII.  Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis       

Pada Tahap ini  Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

  VIII. Tahap Kedelapan : Banding    

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. (www.publik.hki.go.id)

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Karena Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Dengan adanya produk Indikasi Geografis, reputasi  suatu kawasan akan ikut terangkat, di sisi lain juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati,  dan juga akan berdampak pada pengembangan agrowisata, Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.

Pemerintah akhirnya menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis pertama untuk produk kopi arabika Kintamani Bali. Penyerahan sertifikat itu menandai babak baru dalam perlindungan hukum terhadap produk berindikasi Geografis di Indonesia.Amanat perlindungan Indikasi Geografis sebenarnya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Namun, baru terealiasi setelah tujuh tahun kemudian.

Sertifikat Indikasi Geografis itu diterima oleh perwakilan kelompok Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis Kintamani Bali. Kelompok masyarakat itulah yang berinisiatif sebagai pemohon untuk melindungi kopi arabika Kintamani Bali. Sesuai dengan sertifikat itu, ruang lingkup Indikasi Geografis kopi arabika Kintamani Bali mencakup enam kecamatan yaitu Kecamatan Kintamani, Kecamatan Bangli, Kecamatan Petang, Kecamatan Sukesade, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Ubutambahan.

Produsen kopi di enam kecamatan itu kini memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan atau memperdagangkan kopi dengan label kopi arabika Kintamani Bali. Produsen kopi di luar enam kecamatan itu dilarang menggunakan embel-embel kopi arabika Kintamani Bali pada label produk kopi mereka. Indikasi Geografis produk kopi arabika Kintamani Bali merupakan pilot project bagi Pemerintah Indonesia.

Dalam persiapan proses mendapatkan sertifikat itu, Indonesia mendapat bantuan dari Pemerintah Perancis. Pendaftaran produk itu akan memberikan nilai tambah dan keuntungan kepada para stake-holders yang terlibat seperti petani dan eksportir. Sertifikat itu bisa menjadi bagian dari strategi marketing kopi arabika Kintamani Bali di pasar ekspor.

Konsumen berani membeli produk yang sudah bersertifikat dengan harga mahal karena sudah ada standar kualitas dan keunikan dari produk itu sendiri. Sekadar contoh, harga kopi arabika Kintamani Bali termasuk tertinggi di antara produk sejenis. Hingga saat ini harga kopi Kintamani Bali tercatat sekitar Rp. 38.000 per/kg.

Sertifikat itu nantinya sebagai bukti bahwa produk tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Produk pertanian dan produk manufaktur lainnya bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, asalkan memenuhi persyaratan antara lain produk itu harus memiliki ciri khas dan atau kualitas tertentu yang hanya ada di suatu daerah tertentu.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya ada sebuah pengaturan yang bisa memberikan perlindungan hukum atas produk spesifik Indonesia. Indikasi Geografis adalah sebuah sarana yang bisa dipergunakan oleh pemangku kepentingan dari bisnis kopi Kintamani untuk menjamin kepada konsumen bahwa kopi yang dipasarkan adalah kopi Kintamani yang sebenarnya. Lingkup perlindungannya tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang di antaranya mengatur tentang peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan.

Sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang serta tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut, akhirnya dapat saja timbul anggapan di mata konsumen bahwa kopi Kintamani tidak lebih dari kopi biasa yang banyak diperdagangkan dan tidak memiliki keistimewaan.

Mengenai hal demikian, bagi setiap negara yang berpotensi memiliki produk-produk Indikasi Geografis diharapkan membangun sistem hukum yang jelas untuk dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah praktek-praktek penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.

Sertifikasi Indikasi Geografis bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Yakni dengan menjual keunikan dari citra rasa produk pertanian yang dihasilkan suatu daerah dan tidak dimiliki daerah lain.

Jika kita perhatikan, Indonesia sangat kaya akan kekayaan alam berupa hasil-hasil pertanian, barang-barang kerajinan tangan dan hasil indrustrinya, sangat banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera di daftarkan ke Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.

Tidak disangsikan lagi bahwa kopi Kintamani adalah produk khas Indonesia dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang menghasilkan kopi Kintamani. Untuk menjamin perlindungan yang lebih baik serta memberikan pendapatan yang sepadan kepada produsen-produsennya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Indonesia telah mengembangkan suatu operasi percontohan tentang produk Indikasi Geografis pertama, yaitu kopi di daerah Kintamani (Provinsi Bali).

Sebagai produk yang memiliki karakteristik, Kopi Kintamani telah menjelma sebagai komoditas yang berharga mahal di luar negeri. Sulitnya mendapatkan kopi Kintamani asli dan tingginya harga di pasaran dunia memicu para pedagang memalsukan produk ini, sehingga dikhawatirkan terjadinya penurunan reputasi dari kopi Kintamani Indonesia.

Oleh karena itu, bagi setiap negara yang berpotensi memiliki produk-produk Indikasi Geografis diharapkan membangun sistem hukum yang jelas untuk dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah praktek-praktek penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak.

 

PUSTAKA

 

Admin. 2007. Indikasi Geografis. Diunduh(http://www.aped-project.org/artikel/cupu.php?id=22) Kamis, 20 Mei 2010 Pukul 15.29.

           . 2008. Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal.Diunduh (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20727/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal). Kamis, 20 Mei 2010 Pukul 16.06.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2010. Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis.Diunduh(http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=25&id=1783&type=0). Kamis, 20 Mei 2010 Pukul 15.15.

Suwantin Oemar. 2008. Kopi Kintamani Babak Baru Perlindungan Indikasi Geografis.Diunduh (http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=449&what=Indikasi%20Geografis). Selasa, 25 Mei 2010 Pukul 13.51.

           . 2009. Melindungi Produk Lokal Via Indikasi Geografis. Diunduh (http://haki.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=275&what=Indikasi%20Geografis)  Selasa, 25 Mei 2010 Pukul 13.25.

Miranda Risang Ayu. 2006. Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Bandung : PT. Alumni.

Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung : PT. Alumni.

Tim Lindsey. 2006. Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar. Bandung : PT. Alumni.

Bagikan Artikel :