Skip to main content
x

Pemberdayaan dan Lemahnya Posisi Tawar Petani Indonesia

Ketika para petani tidak mampu lagi membayar utang untuk menutupi input produksinya saat terkena musibah hama ataupun bencana lainnya Pemerintah pun berbaik hati untuk membayarinya secara tidak langsung melalui sistem pemberdayaan masyarakat petani. Secara politis hal ini sangat bagus karena para petani akan melihat bahwa pemerintah telah memperhatikan mereka. 

Namun, berita tentang pasangan suami isteri petani miskin yang mengambil semangka hanya sekedar untuk menghilangkan rasa dahaga ataupun seorang Nenek Minah petani kedelai  yang memungut 3 buah kakao di lahan PT. Rumpun Sari Antan sebuah perusahaan swasta, harus menanggung beratnya sebuah proses peradilan dengan kondisi tidak berdaya dan menanggung hukuman di pengadilan dengan putusan hakim satu bulan lima belas hari dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Keadaan ini menunjukan bahwa praktek-praktek ketidak berdayaan petani miskin masih ada masalah.  Dari contoh diatas, masalah nampaknya bukan pada tidak tersedianya dana pemberdayaan, tetapi lebih pada birokrasi yang tidak dipahami dan tidak terjangkau oleh para petani miskin. Kalau saja kelembagaan para petani itu telah berdaya dapat dipastikan bahwa kejadian-kejadian diatas akan terselesaikan secara kelembagaan. Pertanyaannya bagi kita sampai sejauh manakah program-program  pemberdayaan yang sering mengatasnamakan para petani miskin itu dilaksanakan ?

Praktek-praktek yang menggunakan masyarakat tani hanya sebagai alat mencapai tujuan penguasa saat ini membuat saya teringat akan sosok Thrasymachus yang mengatakan bahwa “justice is the interst of the stronger” keadilan merupakan keuntungan atau hanya berguna bagi yang lebih kuat. Kondisi ini pun masih sangat melekat pada diri seorang penguasa ditingkat akar rumput sekalipun karena tidak senang dengan rakyatnya yang kuat dan mandiri. Lebih-lebih beda pendapat karena ini akan mengancam status quo yang dinikmatinya. Betapa banyak kreativitas, ide yang mewakili masyarakat tani akan tetapi berbeda dengan kebijakan penguasa yang juga belum tentu memahami, maka akan berakhir di penjara bahkan meninggal.

Sungguh suatu kenyataan saat ini bahwa kesemuanya itu memilki konsekuensi logis dengan pembentukan karakter para pemimpin negeri ini. Negara agraris dengan para pemimpin yang taat pada nilai-nilai kerohanian yang dianut,  seharusnya memilki karakter sesuai dengan  kodrat Illahi yang dapat dibaca diseluruh belahan Dunia. 

Sebagai pemimpin yang beriman, pembentukan karakter Illahi dalam kehidupannya akan selalu tercermin dari tahapan sebagai berikut ;

  • Menabur pikiran menghasilkan tindakan
  • Menabur tindakan menghasilkan kebiasaan
  • Menabur kebiasaan menghasilkan watak/karakter
  • Menabur watak menghasilkan tujuan.

Efisiensi dan Efektif

Permasalahan lain dengan program pemberdayaan masyarakat tani adalah sisi efisiensi dan efektifnya. Dalam sistem pemberdayaan masyarakat tani dengan berbagai bentuk model yang bebas dan rendah disiplin akan mengakibatkan dampak yang cukup rawan bagi keberlangsungan SDM Petani dimasa yang akan datang. Keharusan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai pedoman belum merupakan jaminan karena banyak tenaga lapangan belum memahami bahkan para koordinatornya sekalipun. 

Selama sistem masih sangat bebas dengan model pemberdayaan berbeda-beda dan lemahnya sistem pengawasan yang efektif, sia-sia alokasi dana yang disiapkan tanpa peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat tani. 

Negara-negara maju yang memilki program pemberdayaan masyarakat taninya mampu menghantarkan masyarakat taninya sampai memilki lembaga keuangan sendiri dengan fondasi yang benar-benar dibangun dari prinsip-prinsip pemberdayaan yang taat asas. Bahkan tidak sedikit masyarakat taninya dapat menempati kursi legislatif untuk memperjuangkan hak rekan-rekan sesama petaninya. 

Nampaknya sistem kontrol tanpa mengedepankan toleransi merupakan pendekatan yang efektif dari lembaga-lembaga independen yang bertugas mengawasi mutu pelayanan pemberdayaan bagi masyarakat tani di setiap wilayah dengan unsur yang tegabung didalamnya bukan saja birokrat, tetapi juga tokoh profesi, Perguruan tinggi dan wakil masyarakat pemakai jasa layanan tersebut.

Dapat dimengerti bila masih saja terjadi ada masyarakat tani miskin yang saat ini yang tidak mampu membeli input produksi sehingga tetap saja tidak pernah merasakan adanya peningkatan derajat keadilan sosial. Di sisi lain ada begitu banyak program pemerintah pada berbagai lintas sektoral yang dibungkus dengan istilah pemberdayaan masyarakat yang masuk sampai pada desa-desa yang dikategorikan miskin, namun masih tetap saja persentasi peningkatan masyarakat miskin Indonesia selalu meningkat. 

Pengelolaan Sistem Pemberdayaan 

Dengan berbagai permasalahan diatas, dana pemberdayaan masyarakat tani seharusnya dikelola berdasarkan sistem pemberdayaan yang lebih terarah sehingga indikator peningkatan secara mikro dapat diukur secara lebih bertanggung jawab pada semua level masyarakat tani baik pada level sangat miskin, miskin maupun hampir miskin. Untuk memperoleh data akurat menyangkut keberadaan masyarakat tani dengan level diatas perlu kirannya dilakukan sensus secara khusus dengan benar-benar dan disiapkan para petugas / penyuluh pertanian yang saat ini menempati satu desa satu penyuluh dan ditambah dengan tenaga pelayan lintas sektoral yang juga berada dimasing-masing desa. 

Kenyataaan yang terjadi dilapangan dengan sedemikian banyaknya program pemberdayaan masyarakat tani yang masuk kewilayah-wilayah target program memilki efek samping akibat dari tidak terintegrasinya program-program tersebut kedalam satu sitem pemberdayaan  yang lebih mendidik. Masih banyak kelompok-kelompok masyarakat tani sangat miskin yang seharusnya menjadi target pemberdayaan kementrian sosial dipaksa untuk masuk kedalam level masyarakat tani miskin maupun hampir miskin. Akibatnya roh pemberdayaan hilang seketika karena mereka tetap tidak dapat diajak untuk memikirkan hal-hal berat menyangkut program pembangunan sehingga keputusan-keputusan dalam berdiskusi secara berkelompok sama sekali tidak akan berdampak positip karena mereka hanyalah objek dari target itu sendiri.

Dengan kondisi ini, saya bertanya mengapa setiap pergantian kabinet selalu diikuti dengan pergantian kebijakan? Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa masih terdapat banyak sekali program-program pemberdayaan petani miskin yang seharusnya berkelanjutan dimasa lalu (seperti P4K ) harus mengalami kemunduran dengan adanya program baru yang sebenarnya hanya mengganti kemasan saja. Bukankah hal ini merupakan kesia-siaan belaka dan selalu terus terjadi sehingga apapun bentuknya program pemberdayaan petani miskin tidak pernah mendapatkan indikator jelas dalam kemajuan sebagai konsekuensi dari proses pemberdayaan ?

Masih dalam ingatan kita bahwa program pemberdayaan yang dikemas sangat menarik oleh program P4K dimasa lalu sehingga nampak dalam setiap tahapannya dengan pola dan metode yang tersistematis. Semoga para pemimpin kita menjadi lebih arif dan bijaksana lagi dalam melihat setiap persoalan pembangunan khususnya menyangkut nasib para petani miskin kita di indonesia yang hingga saat ini masih jauh dari keberdayaannya.

Ditulis oleh Nurlela