Regulasi merupakan peraturan, perundang-undangan, dan keputusan dengan dasar hukum yang dikeluarkan dari pemerintah, maupun Kementerian Pertanian, Eselon I maupun internal Badan Publik BBPP Ketindan. Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertipkan pekerjaan sebagai dasar untuk memudahkan pekerjaan sesuai dengan bidang kegiatan pengelolaan layanan publik.
Draft susunan rencana surat keputusan yang merupakan rencana kebutuhan kebijakan berupa keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan di BBPP Ketindan
Berisi daftar surat keputusan Kepala Balai sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan di BBPP Ketindan
Surat Keputusan Kepala Balai merupakan regulasi penetapan sebagai dasar hukum yang dikeluarkan oleh BBPP Ketindan
- SK Tim PPID dan Website TA 2020
- SK Penetapan Daftar Informasi Publik TA 2020
- SK Informasi Yang Dikecualikan Lingkup Kementan
- SK PPID Lingkup BPPSDMP
- SK Penetapan Tim Menuju Zona Integritas
- SK Tim ISO
- SK Tim E-Learning
- SK Tim PPID TA 2019
- Kumpulan SK Tahun 2021
- SK Tim PPID dan Website Tahun 2021
- SK Tim Kepatuhan
- SK Penetapan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022
- SK Budaya Kerja
- SK Tim Lakin Tahun 2022
- SK Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Fungsi Kepatuhan 2022
- SK Tim Auditor SMAP Tahun 2022
Peraturan perundang-undangan merupakan regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah, Kementerian Pertanian, Eselon I sebagai dasar hukum dan acuan dalam penetapan SK serta kebijakan yang dikeluarkan oleh BBPP Ketindan.
- Kepmentan Nomor 105 Tahun 2013_Informasi Dikecualikan
- Keputusan PPID Utama dan Lampiran Panduan Monev
- Permenkominfo 12 tahun 2015 - Standar Kompetensi Pranata Humas
- Permenkominfo 31 tahun 2015 - Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pranata Humas
- PermenPAN No 6 tahun 2014 - Jabfung Pranata Humas dan angka kredit
- PERMENTAN 83 TAHUN 2014
- PERMENTAN 103 TTG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
- PERMENTAN 103
- Permentan Nomor 32 Tahun 2011_Pengelolaan dan Pelayanan IP
- Permentan Nomor 41 Tahun 2012 Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik
- Perwal No.5 Tahun 2013 PPID
- PP 61-2010_Tentang Pelaksanaan UU KIP
- PP SIM ASN
- PP-No-35-Tahun-2016-Tentang-Jenis-dan-Tarif-atas-Jenis-PNBP-yang-berlaku-pada-Kementerian-Pertanian
- Undang-Undang No.25 Thn 2009 Tntg Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 14 2008_Tentang KIP
- Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
- Kebijakan Anti Penyuapan di BBPP Ketindan
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertipkan pekerjaan sebagai dasar untuk memudahkan pekerjaan sesuai dengan bidang kegiatan pengelolaan layanan publik
- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
- SOP Pengajuan Keberatan Daftar Informasi Publik
- SOP Pengelolaan Informasi Publik
- SOP Penerbitan Informasi
- SOP Penerbitan Berita
- SOP Penerbitan Artikel
- SOP Layanan Agribisnis
- SOP Backup Aplikasi dan Website
- SOP Tanggapan Komentar di Website
- SOP Tanggapan Komentar di Media Sosial
- SOP Pergantian Admin Website