Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum Konsultasi Publik yang digelar hari ini, Senin (24/8/2026) menjadi salah satu upayanya. Forum tersebut mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan Berkelanjutan.” Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah menegaskan, forum konsultasi publik menjadi ruang untuk mendapatkan umpan balik dari stakeholder dan mitra kerja. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar sekaligus kualitas pelayanan. Nurul Qomariyah mengatakan, forum konsultasi publik memiliki posisi penting dalam memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan prosedur maupun standar pelayanan. Lebih dari itu, pelayanan harus memberikan kepastian, kemudahan, kecepatan, keterbukaan, serta manfaat nyata bagi penerima layanan. “Ini kesempatan bagi BBPP Ketindan untuk mendengar, menerima, dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan,” ujarnya di Aula Mahkota Dewa BBPP Ketindan, Lawang, Kabupaten Malang. Karena itu, lanjut dia, standar pelayanan yang telah dimiliki BBPP Ketindan akan terus dievaluasi. Penyempurnaan diperlukan agar layanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis. Perluas Akses PelayananNurul Qomariyah mengatakan, aebagai lembaga pelatihan pertanian, BBPP Ketindan memiliki mandat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian. Sasaran layanan mencakup aparatur maupun nonaparatur. "Layanannya cukup luas. Mulai pelatihan, sertifikasi profesi, edukasi pertanian, konsultasi agribisnis, informasi dan dokumentasi, penelitian, permagangan hingga pemanfaatan sarana dan prasarana," tuturnya. Dia menandaskan bawah seluruh layanan tersebut bermuara pada satu tujuan. Yakni meningkatkan kualitas SDM pertanian agar mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor pertanian. Namun, peningkatan kualitas tidak akan optimal jika akses pelayanan masih menyisakan kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, kata dia, BBPP Ketindan juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai bagian penting dalam pelayanan publik. Fasilitas pendukung bagi kelompok rentan terus disiapkan. "Di antaranya jalur yang mudah diakses, loket khusus kelompok rentan, kursi roda, ruang laktasi, arena bermain anak, serta area parkir khusus," ujarnya. Dalam pelayanan informasi publik, BBPP Ketindan juga berupaya menghadirkan akses yang lebih inklusif. Salah satunya melalui dukungan juru bahasa isyarat pada layanan tertentu. “Setiap orang yang membutuhkan pelayanan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik,” kata Nurul. Nurul menegaskan, kehadiran BBPP Ketindan diharapkan dapat dirasakan bukan hanya oleh mereka yang datang ke kantor. Pelaku pembangunan pertanian di lapangan juga harus mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya. Forum Konsultasi Publik tersebut menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dan Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian. Kehadiran Ombudsman dalam forum tersebut untuk memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong pencegahan maladministrasi. Nurul Qomariyah berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi konkret. Sebab, BBPP Ketindan memiliki peran untuk memperkuat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sumber daya manusia pertanian. “Pelayanan yang kami bangun harus mampu mendukung tugas tersebut. Pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, inklusif, responsif, dan memberikan solusi,” tuturnya. (*)