Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong upaya peningkatan produktivitas padi nasional, salah satunya melalui program strategis yakni Indonesian Millenial for Modern Agriculture Corporation (IMMACo).
IMMACo merupakan program inisiatif Kementan untuk memperluas lahan produktif padi dengan mengintegrasikan sub sektor. Saat ini Kementan tengah menggelorakan target swasembada pangan hingga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2029.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan perayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia di IKN lalu, mengatakan Indonesia harus bangkit menjadi lumbung pangan dunia.
“Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum bagi sektor pertanian untuk bangkit menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Menteri Amran.
Sementara itu, dalam pernyataannya, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti mengatakan, isu ketahanan pangan menjadi perhatian khusus pemerintah melalui agenda pembangunan nasional 2020-2024 dengan prioritas program peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan IMMACo, dan sesuai jadwal persiapan penempatan alumni dan mahasiswa MBKM dalam program IMMACo yang disusun tim Sekretariat Badan PPSDM Pertanian, tim terdiri dari Direktur Polbangtan Manokwari sebagai Ketua Pj, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai wakil Pj, penyuluh pertanian pusat, dan Perwakilan Ditjen PSP telah menindaklanjuti dengan kegiatan koordinasi dan survey calon lokasi IMMACo di Kabupaten Merauke-Papua Selatan tanggal 20-21 Agustus 2024.
Koordinasi dilakukan dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, penyuluh pertanian, petani, mahasiswa di Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, dan Distrik Kurik. Hasil survei rencana lokasi menunjukkan bahwa BPP pada ketiga wilayah dapat diusulkan menjadi Posko IMMACo.
Menurut Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, mengatakan, bahwa dari hasil identifikasi di Distrik Semangga, Tanah Miiring, dan Kurik, potensi masalah yang terjadi yaitu umur pakai/ ekonomis alsintan tidak optimal, UPJA tidak beroperasi, dan gagal panen.
“Jumlah petani tidak sebanding dengan luas lahan/ kurang tenaga kerja, mekanisasi mendesak, alsintan yang ada di masyarakat tidak memadai untuk pengolahan dan pasca panen, lambat panen, penyusutan tinggi, UPJA belum dikelola secara professional, tidak untung, tidak operasional,” jelas Nurul.
Menindaklanjuti dari hasil tersebut dilakukan upaya pengendalian dengan menunjuk dan melatih petugas bengkel, mengalokasikan anggaran untuk perawatan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi mesin. Sementara itu bagi pengelola UPJA, wajib menandatangani komitmen untuk sanggup mengelola alsin dengan professional, mengembangkan aplikasi manajemen UPJA secara komprehensif, dan membentuk dan melakukan pertemuan kelompok secara rutin/ terjadwal.
“Untuk gagal panen diupayakan untuk penambahan combine melalui bantuan/pengadaan mandiri atau meminjam, memperbaiki saluran air dan segera mengolah lahan saat masih tersedia air,” jelas Nurul.
Berita terbit di Lajurpertanian.com