Malang – Penguatan kompetensi Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) tidak cukup hanya melalui pembelajaran di kelas. Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data langsung dari pelaku usaha tani menjadi bekal penting dalam menghasilkan informasi pasar yang akurat sebagai dasar perbaikan tata niaga pertanian.
Kompetensi tersebut diasah melalui praktik wawancara petani dalam Pelatihan Dasar Fungsional bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan. Kegiatan berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lawang, Kabupaten Malang, Jumat (13/11/2026), dengan melibatkan petani komoditas padi dan cabai.
Pelatihan yang berlangsung pada 9–29 November 2026 ini diikuti 12 peserta dari BKPSDM Provinsi Bali dan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Praktik wawancara menjadi tindak lanjut pembelajaran materi Perencanaan Analisis Data Biaya Usahatani. Sebelum turun ke lapangan, peserta terlebih dahulu menyusun kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer dan sekunder.
Dalam praktik tersebut, peserta menggali berbagai informasi, mulai dari profil responden, aspek budidaya, biaya produksi, pemasaran hasil pertanian, hingga kelembagaan petani. Selain mewawancarai petani, peserta juga menghimpun data sekunder melalui penyuluh pertanian BPP Lawang.
Wawancara dilaksanakan dalam dua sesi dengan suasana interaktif dan komunikatif. Menariknya, sekitar sepertiga petani yang terlibat merupakan generasi muda. Kehadiran petani muda ini menjadi gambaran positif bagi keberlanjutan regenerasi sumber daya manusia pertanian.
Setelah kegiatan lapangan, peserta langsung melakukan rekapitulasi dan tabulasi hasil wawancara. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi usaha tani padi dan cabai di Kecamatan Lawang, khususnya terkait struktur biaya produksi, literasi keuangan petani, serta posisi tawar petani dalam rantai pemasaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pembangunan pertanian harus memberikan manfaat nyata bagi petani, termasuk melalui perlindungan harga dan pembenahan tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Rantai pasok yang sehat, distribusi yang efisien, serta penyerapan hasil panen dengan harga yang layak menjadi bagian penting dalam memperkuat kesejahteraan petani.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mendorong penguatan kualitas SDM pertanian melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. SDM yang kompeten dan profesional diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan serta mengembangkan informasi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian di lapangan.
Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, menegaskan bahwa pelatihan APHP diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori analisis pasar, tetapi juga mampu mengolah data lapangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
Melalui praktik ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi petani, membaca struktur biaya usaha tani, serta menganalisis mata rantai pemasaran secara lebih komprehensif. Hasil analisis tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan tata niaga komoditas padi dan cabai.
Dengan demikian, penguatan kompetensi APHP menjadi bagian dari upaya Kementerian Pertanian dalam membangun sistem pemasaran hasil pertanian yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada petani. Herdinastiti/ Humas BBPP Ketindan


