MALANG – Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang menggelar rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Brigade Pangan (BP) Jum’at (12/9/2025). Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur (Jatim) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rapat dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sekaligus Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah. Dalam sambutannya, Nurul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk memastikan program Brigade Pangan dapat berjalan optimal.
“Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia serta komitmen daerah dalam mengoptimalkan lahan pertanian,” jelas Nurul.
Hal ini seperti yang diungkapkan juga oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, bahwa melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.
“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Mentan Amran.
Senada dengan arahan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa, tujuan Brigade Pangan Pertanian antara lain meningkatkan produksi pangan dengan menerapkan teknologi pertanian yang tepat guna dan berkelanjutan.
Rakor sosialisasi petunjuk teknis (juknis) BP menghadirkan widyaiswara BBPP Ketindan utama, Ahmad Dedy Syatori, didampingi oleh Tuban, sebagai moderator. Dalam paparannya, Dedy menekankan bahwa BP tidak hanya berbicara mengenai penyediaan sarana produksi, tetapi juga tentang bagaimana optimasi lahan, konstruksi sarana pertanian, indeks pertanaman, serta penguatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan.
“Jika kita bicara brigade pangan, maka yang kita bahas adalah ekosistem lengkap. Tidak cukup hanya alat dan infrastruktur, tetapi juga perlu dukungan manajemen lahan dan peningkatan kompetensi petani maupun penyuluh,” jelas Dedy.
Dari Jawa Timur, peserta berasal dari Kabupaten Malang, Magetan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Jombang, Nganjuk, Lumajang, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Tuban, dan Sumenep. Sementara dari NTB hadir perwakilan Kabupatem Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
Melalui rakor, para peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing, mulai dari keterbatasan lahan, infrastruktur pengairan, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga lapangan. Dari permasalahan yang dialami, narasumber memberikan solusi agar bisa diimplementasikan di masing-masing wilayah sesuai permasalahan yang dihadapi.
Turut hadir pula dalam rakor Tim BBPP Ketindan Malang, yang bertugas sebagai liaison officer (LO) untuk memastikan kelancaran komunikasi dan tindak lanjut kegiatan di lapangan. Selain itu juga disampaikan penunjukan PIC (Person in Charge) dari masing-masing kabupaten dan wilayah. Penunjukan ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi antar daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku utama di lapangan. Asep Koswara/ Tuban*
Diterbitkan di lajurpertanian.com dan megapolitannews.com
