Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan indeks pertanaman melalui penguatan mekanisasi dan konsolidasi Brigade Pangan di daerah guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai arahannya menegaskan Brigade Pangan (BP) sebagai garda terdepan mekanisasi nasional. BP tidak hanya menyediakan layanan alsintan, tetapi menjadi penggerak percepatan indeks pertanaman di tengah keterbatasan tenaga kerja pertanian.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan bahwa kinerja Brigade Pangan sangat ditentukan oleh kualitas SDM. BP dituntut menjadi pusat layanan mekanisasi yang profesional, responsif, dan cepat melayani petani.
Sebagai bentuk penguatan di daerah, Kementerian Pertanian melalui BPPSDMP menggelar Rapat Koordinasi Pemantapan Brigade Pangan di Kabupaten Jombang yang dirangkaikan dengan penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Penyerahan alsintan dilakukan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan selaku Pj Brigade Pangan Provinsi Jawa Timur bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Jumat (12/12/2025). Langkah ini ditujukan untuk mempercepat olah tanah, meningkatkan efisiensi tanam, dan mendorong peningkatan produksi padi.
Dalam kegiatan tersebut, Brigade Pangan Jombang menerima 12 unit rotavator dan 15 unit traktor roda empat (TR4). Pekan depan, Jombang dijadwalkan menerima tambahan 11 unit TR4 sebagai penguatan armada mekanisasi. Jombang diharapkan menjadi role model Brigade Pangan non rawa berkat kesiapan SDM dan dukungan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang M. Rony menyampaikan bahwa Jombang menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur yang membentuk Brigade Pangan dan kini memiliki 17 BP, melampaui target awal 16 BP.
“Capaian ini menunjukkan keseriusan Pemkab Jombang mendukung program strategis Kementerian Pertanian, khususnya OPLAH seluas 3.311 hektare,” jelas Rony.
Ia menambahkan, Brigade Pangan juga berperan sebagai instrumen regenerasi petani dengan melibatkan pemuda desa dalam agribisnis mekanisasi berbasis kerja nyata. Seluruh BP telah menyusun program kerja dan kesepakatan operasional dengan pemilik lahan sebelum penyerahan alsintan.
Dalam kesempatan yang sama diumumkan pembagian wilayah kerja Brigade Pangan, yakni BP Wilayah Utara di bawah koordinasi Farhan dan BP Wilayah Selatan di bawah koordinasi Willy. Kinerja keduanya akan dievaluasi melalui kompetisi positif pada “Gebyar BP Jatim 2026” di BBPP Ketindan.
Sementara itu, Pj Brigade Pangan Kabupaten Jombang Yani menekankan pentingnya kesiapan teknis brigade, mulai dari penyediaan garasi alsintan, penomoran unit untuk pendataan dan BBM, hingga penetapan sekretariat sebagai pusat koordinasi layanan. Respons terhadap keluhan petani, tegasnya, menjadi indikator utama kualitas pelayanan.
Kepala BBPP Ketindan Nurul Qomariyah menegaskan bahwa Jombang merupakan kabupaten pertama di Jawa Timur yang menerima bantuan alsintan Brigade Pangan. Pengelolaan alsintan harus dilakukan secara profesional dan akan dievaluasi secara harian.
“Alsintan yang tidak dimanfaatkan optimal atau tidak sesuai ketentuan berpotensi dialihkan ke brigade lain yang lebih siap,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan alsintan harus difokuskan pada budidaya padi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan produksi, sekaligus mendukung swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan dukungan alsintan, pembinaan SDM berkelanjutan, dan struktur brigade yang tertata, Jombang diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi secara signifikan serta memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional,” pungkas Nurul.
Melalui rakor ini, juga dibahas secara khusus mengenai capaian dan strategi percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) guna memastikan target LTT Kabupaten Jombang dapat tercapai sesuai rencana bahkan melebihi target. Rakor ini menjadi forum koordinasi untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, menyusun langkah tindak lanjut, serta memperkuat sinergi antara penyuluh, petugas lapangan, dan pemangku kepentingan terkait agar realisasi LTT dapat lebih optimal di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.
