Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas daerah untuk memastikan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Brigade Pangan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Program OPLAH dan Brigade Pangan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan selaku penanggung jawab program di Jawa Timur, di Aula Mahkota Dewa BBPP Ketindan, Malang, Senin–Selasa (7–8/9/2026).
Rakor diikuti penanggung jawab program OPLAH dan Brigade Pangan dari 13 kabupaten di Jawa Timur. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi perkembangan program, sekaligus memperkuat koordinasi antara UPT Pelatihan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, dan pemangku kepentingan di lapangan.
Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, mengatakan koordinasi yang intensif menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan OPLAH dan pembentukan Brigade Pangan dapat berjalan sesuai target.
“Harapannya dengan rapat koordinasi ini akan terjalin komunikasi yang intensif, kemudian terbangun sinergi dan kolaborasi antara BBPP Ketindan bersama semua kabupaten lokasi OPLAH, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” ujar Nurul.
Ia menegaskan, konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memastikan target OPLAH terpenuhi, tetapi juga mempercepat pembentukan dan operasionalisasi Brigade Pangan di berbagai wilayah.
“Sehingga target OPLAH terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dan pembentukan Brigade Pangan juga bisa terpenuhi sesuai dengan target dan bisa segera beroperasi,” lanjutnya.
Berdasarkan data yang disajikan, OPLAH dan Brigade Pangan di Jawa Timur menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 2025, realisasi konstruksi OPLAH mencapai 18.508 hektare, dengan 95 Brigade Pangan terbentuk dari target 87 brigade.
Sementara pada 2026, berdasarkan data, total target OPLAH di 13 kabupaten mencapai 19.523 hektare, dengan realisasi SID OPLAH sebesar 19.252 hektare. Adapun target pembentukan Brigade Pangan mencapai 99 brigade, dengan potensi 94 brigade pangan berdasarkan konstruksi OPLAH 2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan koordinasi tetap diperlukan untuk memastikan capaian di tingkat perencanaan dapat diterjemahkan menjadi aktivitas nyata di lapangan, terutama dalam percepatan tanam, peningkatan indeks pertanaman, serta pengelolaan usaha tani secara profesional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Pangan merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat swasembada melalui pengelolaan pertanian yang modern dan profesional.
“Brigade Pangan menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program strategis pemerintah sekaligus berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan kebutuhan petani,” ujar Amran.
Menurutnya, keberadaan Brigade Pangan harus mampu mendorong pengelolaan lahan yang lebih produktif dengan dukungan teknologi, mekanisasi, serta penguatan kelembagaan petani.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan bahwa keberhasilan program OPLAH dan Brigade Pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan alat mesin pertanian, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Keberhasilan swasembada pangan terjadi karena kerja sama kita semua, khususnya petani dan penyuluh yang terus bekerja dan mendampingi di lapangan,” kata Idha.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan kompetensi penyuluh dan Brigade Pangan agar mampu bekerja secara profesional, adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada peningkatan produktivitas.
Dalam rakor tersebut, peserta juga membahas sejumlah aspek penting diantaranya sinkronisasi data target dan progres kontruksi OPLAH dan Brigade Pangan, Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan Brigade Pangan Tahun 2025, Strategi Penguatan dan Percepatan Pembentukan Brigade Pangan Tahun 2026, Penyusunana Rencana Tindak Lanjut per Kabupaten, serta rumusan hasil dan kesepakatan forum.
Nurul menambahkan, keberhasilan program juga perlu dibarengi dengan pembinaan terhadap penyuluh pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian.
“Harapannya kegiatan ini benar-benar bisa mendorong tercapainya tujuan-tujuan dari pembentukan Brigade Pangan, pengoperasionalan, dan kemudian target LTT di tahun ini. Sekaligus melakukan pembinaan kepada para penyuluh yang saat ini bertugas di bawah Kementerian Pertanian,” tuturnya.
Melalui rakor tersebut, BBPP Ketindan mendorong agar koordinasi yang telah terbangun tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi berlanjut menjadi langkah konkret di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, Brigade Pangan, dan petani menjadi fondasi penting untuk memastikan OPLAH dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan Brigade Pangan mampu beroperasi secara produktif dan berkelanjutan.
Dengan konsolidasi yang semakin kuat, program OPLAH dan Brigade Pangan di Jawa Timur diharapkan mampu mempercepat peningkatan indeks pertanaman, produktivitas, serta pendapatan petani, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian swasembada pangan nasional.
