Sebagai UPT dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian dalam mendukung program-program Kementerian Pertanian (Kementan) melalui kegiatan pelatihan baik secara internal maupun kerjasama dengan pihak eksternal.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu pelaksana Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) Kementan, saat ini telah menggandeng BBPP Ketindan untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan dan pembinaan kelembagaan ekonomi petani (KEP) di 20 lokasi program SIMURP. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya kerjasama kegiatan Bimtek pengembangan dan pembinaan KEP antara BBPP Ketindan dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023 di Hotel Mexolie Kebumen.

Peserta Bimtek sebanyak 600 orang terdiri dari pengurus dan anggota KEP-SIMURP di 20 Kecamatan lokasi SIMURP, Penyuluh Pendamping di 20 Kecamatan SIMURP dan petani penerima manfaat program SIMURP yang belum termasuk sebagai anggota KEP.

Seperti arahan Presiden Joko Widodo, bahwa petani di Indonesia mampu membentuk kelembagaan ekonomi seperti korporasi. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan amanat pada “Pembukaan Raker Nasional Pembangunan Pertanian pada 5 Januari 2017”.

“Kita harus bisa mengkorporasikan petani. Petani ini kalau sudah clusteringnya dapat, tahapan berikutnya dikorporasikan. Artinya skala ekonomi itu harus ada. Tanpa itu kalau hanya kecil-kecil tidak dalam skala ekonomi, tidak ada efisiensi disitu. Mengkorporasikan petani, mengkorporasikan BUMDESnya dalam sebuah skala yang besar, baru akan muncul sebuah efisiensi,” jelas Presiden.

Menurut Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Ika Rahmawati, output kegiatan ini diharapkan pengurus dan anggota KEP mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang penyusunan rencana usaha/bisnis, strategi nilai tambah bagi pengembangan usaha, standarisasi produk, akses permodalan, pengembangan kemitraan dan jejaring pasar serta pembuatan dan pengembangan marketplace. “Selanjutnya, yang terpenting adalah mereka dapat mengembangkan KEP lebih baik lagi dan memperluas jejaring pasar untuk meningkatkan usaha yang berdaya saing secara ekonomi,” jelas Ika Rahmawati.

Demikian pula dengan arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dedi Nursyamsi yang mengatakan bahwa pertanian Indonesia ke depan harus berbasis korporasi, dimana semua dikelola dengan manajemen profesional.

“Petani tidak lagi sendiri-sendiri. Korporasi petani akan menjaga setiap anggota mendapat laba yang adil,” kata Dedi. Dedi Nursyamsi juga mengajak petani seluruh Indonesia jangan lagi menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Proses dan olah dahulu menjadi produk olahan bernilai tambah sehingga hasilnya menguntungkan petani setelah dilepas ke pasaran.

Berita terbit di Lajurpertanian.com