Sebanyak 13 kabupaten di Jawa Timur siap menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Brigade Pangan dengan langkah konkret di lapangan. Kesepakatan tersebut menjadi momentum untuk mempercepat optimalisasi lahan sekaligus memperkuat Brigade Pangan sebagai kelembagaan usaha tani yang produktif, profesional, dan berkelanjutan.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 7–8 September 2026, di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang, tidak sekadar menjadi forum evaluasi dan sinkronisasi data. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten.
Rumusan hasil Rakor yang dibacakan Musdalipah, Tim Swasembada Pangan sekaligus Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur BBPP Ketindan, menekankan pentingnya penguatan satu data dalam pelaksanaan OPLAH. Data yang dilaporkan harus akurat, konsisten, sesuai dengan luas baku sawah dan kondisi pertanaman di lapangan, serta tidak mengalami duplikasi dengan Laporan Luas Tambah Tanam (LTT) reguler.
“Data harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Karena itu, akurasi dan konsistensi data menjadi hal yang sangat penting agar pelaksanaan program tepat sasaran,” demikian salah satu poin hasil Rakor.
Selain penguatan data, evaluasi Brigade Pangan tahun 2025 menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Hal tersebut meliputi kelembagaan, pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan), tata kelola keuangan, budidaya dan pengelolaan lahan, serta pendampingan oleh penyuluh.
Pengembangan Brigade Pangan ke depan tidak hanya berorientasi pada kegiatan on farm. Brigade Pangan juga diarahkan mulai membangun usaha off farm agar memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan mampu berkembang sebagai kelembagaan ekonomi petani.
Pengembangan usaha tersebut antara lain melalui jasa alsintan, kemitraan dengan offtaker, hingga hilirisasi produk pertanian. Dengan pendekatan tersebut, Brigade Pangan diharapkan tidak berhenti sebagai pelaksana kegiatan produksi, tetapi tumbuh menjadi kelembagaan usaha tani yang profesional, produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
“Penguatan Brigade Pangan bukan hanya soal membentuk kelembagaan, tetapi bagaimana kelembagaan tersebut mampu mengelola usaha, meningkatkan produktivitas, dan memberikan nilai tambah bagi petani,” ujar Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah.
Untuk mempercepat pembentukan Brigade Pangan tahun 2026, 13 kabupaten peserta Rakor telah menyusun rencana tindak lanjut. Tahapannya mencakup pemetaan lokasi, identifikasi calon anggota, penetapan pengurus, penyusunan surat keputusan (SK) pembentukan, surat kesanggupan peningkatan Indeks Pertanaman (IP), hingga perjanjian kerja sama pengelolaan lahan.
Seluruh rencana tersebut telah dituangkan dalam dokumen tindak lanjut dan ditandatangani oleh masing-masing kabupaten sebagai bentuk komitmen bersama untuk segera mengimplementasikan hasil Rakor.
Menutup kegiatan, Kepala BBPP Ketindan Nurul Qomariyah menegaskan bahwa hasil Rakor harus menjadi pijakan kerja nyata, bukan sekadar catatan forum.
“Setiap permasalahan yang telah kita identifikasi harus segera dicarikan solusinya. Setiap data yang telah disepakati harus terus dijaga keakuratan dan keterbaruannya. Dan setiap rencana tindak lanjut harus memiliki kejelasan siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, serta kapan target tersebut harus diselesaikan,” tegas Nurul.
Menurutnya, keberhasilan OPLAH dan Brigade Pangan tidak cukup hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dioptimalkan atau jumlah Brigade Pangan yang terbentuk. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah meningkatnya produktivitas lahan, menguatnya kelembagaan dan kapasitas petani, meningkatnya efisiensi usaha tani, serta tumbuhnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
Arah tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menempatkan Brigade Pangan sebagai salah satu penggerak utama pelaksanaan program strategis pemerintah sekaligus penghubung antara kebijakan dengan kebutuhan petani.
“Brigade Pangan menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program strategis pemerintah sekaligus berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan kebutuhan petani,” ujar Mentan Amran.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, juga menekankan pentingnya membangun Brigade Pangan melalui pendekatan kolaboratif dan pemberdayaan. Penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta kemampuan mengelola usaha pertanian menjadi fondasi agar Brigade Pangan dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
Nurul menegaskan, percepatan OPLAH dan Brigade Pangan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, petugas lapangan, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus diperkuat, terutama ketika menghadapi kendala di lapangan.
“Jangan menunggu sampai permasalahan menjadi lebih besar. Segera komunikasikan, segera koordinasikan, dan segera kita carikan solusi bersama,” pesannya.
Dengan ditutupnya Rakor, pekerjaan justru memasuki tahap yang lebih penting, yakni memastikan seluruh kesepakatan benar-benar diterjemahkan menjadi aksi di lapangan. Tiga belas kabupaten di Jawa Timur kini memiliki agenda tindak lanjut yang menjadi pijakan bersama untuk mempercepat optimalisasi lahan, memperkuat Brigade Pangan, dan mendorong peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.
