Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong penguatan Brigade Pangan sebagai kelembagaan ekonomi petani yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu upaya dilakukan melalui studi tiru ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tersebut diikuti 16 peserta yang terdiri atas jajaran dinas, penyuluh pertanian, dan lima orang petani. Rombongan dipimpin Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Moch. Rudianto, dan diterima Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, beserta jajaran pimpinan dan widyaiswara.
Studi tiru menjadi sarana pembelajaran untuk memperoleh gambaran mengenai proses penumbuhan, pengembangan, hingga pemandirian Brigade Pangan. Pembahasan mencakup pengelolaan usaha tani, optimalisasi lahan, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembiayaan, pencatatan keuangan, hingga pengembangan agribisnis.
Moch. Rudianto mengatakan kunjungan tersebut diharapkan memberikan referensi yang dapat diterapkan dalam penguatan Brigade Pangan di Kabupaten Bojonegoro sesuai karakteristik dan potensi wilayah.
“Studi tiru ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan penerapan praktik-praktik yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah Bojonegoro. Dengan demikian, Brigade Pangan dapat tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi petani yang produktif, profesional, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Pangan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui optimalisasi pengelolaan lahan, pemanfaatan mekanisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan petani.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Petani dan kelembagaan petani perlu memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas serta nilai tambah.
Dalam paparannya, Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, menjelaskan bahwa Brigade Pangan tidak hanya diarahkan untuk menjalankan kegiatan on farm, tetapi juga perlu dikembangkan sebagai kelembagaan usaha yang mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pendapatan petani.
“Pengelolaan Brigade Pangan antara lain mencakup penyusunan analisis usaha tani dan pencatatan keuangan yang meliputi biaya tetap, biaya tidak tetap, penerimaan, pendapatan, keuntungan, hingga pembagian keuntungan. Brigade Pangan juga perlu mengidentifikasi jenis dan jumlah alsintan serta menyusun analisis kinerja alsintan yang dimiliki kelembagaan petani,” jelas Nurul.
Menurutnya, penguatan Brigade Pangan juga perlu didukung ketersediaan pembiayaan, pengembangan agribisnis tanaman padi, serta optimalisasi Indeks Pertanaman (IP). Peningkatan IP menjadi bagian penting untuk mendorong produktivitas lahan, dari IP 100 menuju IP 200 dan/atau IP 300.
“Brigade Pangan harus terus berkembang dari sisi kelembagaan maupun usaha. Ketika aktivitas on farm sudah berjalan dengan baik, kelembagaan dapat mengembangkan usaha berbasis off farm, termasuk jasa usaha alsintan dan usaha lainnya, menjalin kerja sama dengan offtaker, serta mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi,” tambahnya.
Nurul menjelaskan, pengembangan Brigade Pangan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembentukan, penumbuhan, pengembangan, hingga pemandirian. Pada tahap pengembangan, Brigade Pangan diarahkan untuk meningkatkan IP hingga IP 200, mengoptimalkan konsolidasi lahan sekitar 200 hektare, meningkatkan produktivitas, serta memaksimalkan pemanfaatan alsintan.
Adapun pada tahap pemandirian, Brigade Pangan diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri, memperluas akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengembangkan hilirisasi, serta meningkatkan pendapatan melalui jasa sewa alsintan dan unit usaha lainnya. Dalam bahan pengembangan Brigade Pangan, tahap pemandirian diarahkan pada pencapaian pendapatan minimal Rp10 juta per orang per bulan.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta menggali berbagai aspek teknis dan kelembagaan, termasuk pengelolaan usaha, pembiayaan, pemanfaatan alsintan, peningkatan IP, hingga strategi menuju kemandirian Brigade Pangan.
Melalui studi tiru tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh, petani, dan UPT Pelatihan Kementerian Pertanian diharapkan semakin kuat. Penguatan kelembagaan Brigade Pangan menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan usaha tani yang lebih profesional, meningkatkan produktivitas lahan, serta mewujudkan petani yang semakin mandiri dan sejahtera.
