MALANG – Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai salah satu UPT yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, usai melaksanakan pelatihan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi Petani pada 13-15 November 2024.
Pelatihan yang diikuti oleh 20 orang penyuluh pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap penyuluh.
Pelatihan ini berfokus pada pengembangan kelembagaan ekonomi petani, diawali dengan identifikasi masalah sebagai langkah awal yang sangat penting dalam menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh kelembagaan ekonomi petani. Para peserta dilatih untuk memahami bagaimana cara menggali akar masalah, baik dari aspek manajerial, pemasaran, produksi, maupun permodalan.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman terus mendorong dan memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan petani dalam mendukung pembangunan pertanian.
“Kementan terus mendorong dan memfasilitasi bertumbuhnya korporasi petani. Pemerintah berkomitmen menjadikan pertanian sebagai dunia usaha atau bisnis yang strategis dan menguntungkan,” kata Amran.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menuturkan kelembagaan dan SDM memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan pertanian, karena menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan.
Salah satu materi pada pelatihan yaitu identifikasi masalah dan merancang pemecahan masalah. Materi ini menjadi salah satu materi utama yang menarik untuk disampaikan kepada para peserta sebelum masuk pada materi lainnya. Setelah proses identifikasi, para penyuluh diajarkan untuk merancang solusi atau pemecahan masalah yang tepat. Dalam sesi ini, peserta didorong untuk berpikir kreatif dan terbuka terhadap inovasi. Berbagai strategi pemecahan masalah diperkenalkan, termasuk pendekatan berbasis teknologi dan kerja sama antar-lembaga. Peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga keuangan, pemasok, dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi berbasis korporasi.
Kepala BBPP Ketindam, Nurul Qomariyah, menuturkan bahwa, pelatihan ini diharapkan agar petani lebih tanggap dalam mengatasi berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam proses pengembangan kelembagaan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
Dalam arahannya, Kepala BBPP Ketindan, juga mengatakan bahwa masalah utama yang dihadapi petani yang memiliki usahatani skala kecil adalah tidak tercapainya skala enonomi sehingga penggunaan input dan teknologi tidak efisien.
“Untuk mengatasi hal tersebut petani perlu bergabung dan bekerja bersama dalam kelompok usaha pertanian. Salah satu model kerja sama tersebut berupa pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, yang menggabungkan aspek teknis usaha dengan aspek kelembagaan petani,” jelas Nurul.
”Kelembagaan petani memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan petani dapat dilakukan melalui peningkatan dukungan penyuluhan, penelitian, peran eksternal, dinamika kelompok, dan partisipasi petani, serta dukungan karakteristik internal seperti usia produktif, pengalaman usaha tani, partisipasi aktif, motivasi dan pendidikan,”kata Asep Koswara selaku widyaiswara BBPP Ketindan yang mengajar pada pelatihan ini. *(Asep Koswara/Yeniarta
Diterbitkan di lajurpertanian.com
