GRESIK – Penyuluh pertanian di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) pupuk bersubsidi di sejumlah kios.

Salah satunya dilakukan di Kios KUD Sumber Makmur, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Senin (9/6/2025). Kios ini dikelola Sugiyanto dan Partinah. Penyuluh meninjau dokumen seperti surat kuasa dan fotokopi KTP petani sebagai dasar verval di sistem e-verval yang datanya harus sesuai dengan input pada sistem i-pubers oleh kios. Jika ada ketidaksesuaian, penyuluh berhak menolak validasi di sistem.

Jika verval ditolak, kios wajib membayar pupuk dengan harga non subsidi ke Pupuk Indonesia (PI).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya verval untuk memastikan distribusi pupuk tepat sasaran dan mencegah penyelewengan. Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, juga menyoroti peran strategis penyuluh sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.

“Optimalisasi pelaporan adalah bentuk akuntabilitas kita semua,” ujar Santi.

Menurut Rochani, penyuluh yang bertugas di lokasi, verval ini krusial untuk memastikan pupuk hanya diberikan kepada petani yang berhak.

“Data harus valid dan akurat. Jangan sampai ada petani tidak aktif atau fiktif masih terdaftar sebagai penerima,” jelasnya.

Sesuai Permentan RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Perpres No. 6 Tahun 2025, pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus menggunakan KTP, baik secara langsung oleh petani maupun melalui surat kuasa yang dilampiri fotokopi KTP.

Dalam dialognya dengan Partinah, Rochani mencatat beberapa kendala di lapangan, seperti KTP buram yang membuat verval gagal. Petani pun harus mencetak ulang KTP ke Dispendukcapil.

Selain verval, Rochani juga memeriksa ketersediaan pupuk. Ia memastikan stok urea dan NPK masih cukup untuk musim tanam saat ini.

“Stok masih aman, tapi distribusinya tetap perlu diawasi agar tidak terjadi penumpukan atau kelangkaan ditingkat petani,” pungkasnya. Rochani/Asep Koswara*

Diterbitkan di lajurpertanian.com dan megapolitannews.com