PASURUAN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, melalui Bidang Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (TPHP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kelas Kelembagaan Kelompok Tani hari Kamis (22/05/2025), bertempat di Gedung Serbaguna Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pengurus kelompok tani (poktan), penyuluh pertanian, dan stakeholder terkait.
Rakor dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan menyusun strategi dalam upaya peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani mulai kelas pratama, madya, utama, hingga mandiri, sesuai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, yang menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan petani, terutama bagi generasi muda, untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menyatakan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi petani sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan pertanian modern.
Kegiatan ini juga menjadi wadah sinergi antara kelompok tani dan jajaran penyuluhan agar pembinaan kelembagaan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang TPH Kota Pasuruan, Zahrotul Hayatiddun’ya, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan petani dalam mendukung program ketahanan pangan daerah khususnya di Kota Pasuruan. Selain itu, pentingnya korporasi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan nilai pasar dari produk pertanian di Kota Pasuruan.
“Kelompok tani adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Kelas kelembagaan mencerminkan kapasitas manajemen dan kemandirian petani dalam mengelola usaha taninya. Oleh karena itu, pembinaan secara berjenjang harus terus diperkuat,” ujar Zahrotul.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan kelas kelembagaan bukan hanya bersifat administratif, tetapi mencakup aspek faktual seperti kemampuan kelompok dalam menyusun rencana usaha tani, menjalin kemitraan, hingga mengakses pembiayaan.
“Kami terus mendorong para penyuluh untuk melakukan pembinaan intensif dan pendampingan dalam pengisian form penilaian kelas kelompok tani. Setiap aspek harus dinilai objektif dan didasarkan pada kondisi riil di lapangan,” tutur Zahrotul.
Ketua Poktan Petani Subur, Moh. Zaenal Arifin, yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih konkret terkait bagaimana kelompok tani dapat naik kelas.
“Selama ini kami fokus pada kegiatan budidaya. Dengan adanya pembinaan kelembagaan ini, kami jadi lebih paham pentingnya administrasi kelompok, pencatatan keuangan, dan rencana usaha. Harapan kami, kelompok bisa segera naik kelas dan bisa akses bantuan yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu penyuluh pertanian Kota Pasuruan, Dian Ayuning, menyampaikan bahwa penyuluh memiliki peran strategis dalam mendampingi kelompok tani untuk memenuhi indikator peningkatan kelas.
“Kami akan terus membantu petani, baik dalam pendampingan penyusunan AD/ART, pertemuan rutin kelompok, hingga pengembangan usaha ekonomi produktif. Semua itu berkontribusi dalam peningkatan kelas kelompok tani,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan sesi diskusi dan identifikasi kelompok tani potensial yang akan difasilitasi untuk naik kelas pada tahun 2025. Diharapkan, melalui kolaborasi erat antara dinas, penyuluh, dan petani, kelembagaan kelompok tani di Kota Pasuruan semakin kuat dan mampu menjawab tantangan pertanian ke depan. Fnhz/Asep*
Diterbitkan di lajurpertanian.com dan megapolitannews.com
