SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya meningkatkan produksi pangan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui program luas tambah tanam.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menargetkan penanaman pada 2 juta hektar lahan rawa, yang terdiri dari 1 juta hektar lahan rawa mineral dan 1 juta hektar lahan rawa tadah hujan.
“Peran penyuluh pertanian sangat penting dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah daerah dan penyuluh harus bersinergi melalui adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,” ujar Mentan Amran.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa pihaknya terus meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini diharapkan mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan produktivitas pertanian secara nasional.
“Penyuluh diharapkan fokus dalam mengawal LTT dan peningkatan IP. Kami juga meluncurkan aplikasi GALUH LTT sebagai Gerakan Penyuluh Mendorong Luas Tambah Tanam, untuk mempercepat pelaporan harian LTT secara tepat waktu,” jelas Santi.
Dalam rangka mengawal LTT, Selasa (15/4/2025) Kementan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gerakan Penyuluh Mendorong Percepatan Luas Tambah Tanam (GALUH LTT) bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Jatim).
Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Tanaman Pangan Kementan RI, Tenaga Ahli Wakil Menteri Pertanian Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Kepala Balai Perakitan Modernisasi Pertanian Provinsi Jatim, dan perwakilan dari penyuluh pertanian seluruh kabupaten serta provinsi di Jatim.
Data mencatat bahwa penyuluh pertanian di Jatim berjumlah 3.603 orang dan telah tersedia 588 unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Tentu saja Jawa Timur sampai saat ini menjadi barometer dan primadona dalam peningkatan produksi beras tertinggi nasional.
Petani yang mengelola sawah seluas 1.207.997 hektare, yang menjadikan Jatim sebagai penyumbang 17,48 persen dari total produksi beras nasional. Sepanjang 2024, petani Jatim memanen 1.616.985 hektare padi dengan produktivitas 5,73 ton GKG per hektar. Hasilnya mencapai 9.270.435 ton GKG atau setara 5.352.936 ton beras.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pudjiati Ningsih, mengungkapkan bahwa Jatim siap meningkatkan indeks pertanaman untuk mencapai swasempada pangan.
“Melalui pertemuan ini kami berharap Jatim bisa meningkatan indeks pertanaman dan produktivitas padi sesuai target. Terlebih lima kabupaten mencapai produktivitas tertinggi yakni Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jember, dan Ngawi,” terang Pudjiati.
Dalam sambutan arahannya, Sekretaris Badan PPSDMP, Siti Munifah, mengatakan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, penyuluh dari pemerintah daerah akan dialihkan ke pusat. Kebijakan ini akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden yang saat ini tengah disempurnakan.
“Penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas Kementan. Oleh karena itu kalau kita mau aman dalam stok pangan nasional dan memenuhi cadangan beras di dalam negeri tanpa melakukan impor, maka harus dimulai dari indekas pertanaman yang setiap bulannya harus mencapai 3-4 juta ton,” jelas Siti Munifah.
“Hal ini tentu akan didukung dengan berbagai kemampuan dari penyuluh yang telah dibekali dengan berbagai perangkat. Dan nantinya diharapkan kekurangan pertanaman di bulan sebelumnya bisa dicapai jika semua dapat bergerak bersama. Sehingga apa yang diharapkan Bapak Menteri Pertanian dapat dicapai,” imbuh Munifah.
Sementara itu, Rahmat, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan sekaligus PJ LTT di Provinsi Jatim, menyambut baik Gerakan penyuluh ini untuk meningkatkan LTT di Jatim.
Menurutnya, penyuluh merupakan ujung tombak di lapangan yang selalu mengawal poktan dan gapoktan sehingga bisa menggerakkan wilayah binaannya untuk mengoptimalkan lahan yang ada sehingga swasembada pangan bisa segera terwujud.
Tenaga Ahli Wakil Menteri Pertanian Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Mujiburahman, juga menegaskan, penyuluh sebagai garda terdepan guna memenuhi target Presiden Prabowo bahwa tahun 2025 tidak ada impor beras dan Indonesia bersiap menjadi lumbung pangan dunia. Humas BBPP Ketindan
Diterbitkan di lajurpertanian.com dan megapolitannews.com
