JOMBANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas nasional yang harus diwujudkan secepat mungkin. Perhatian besar terhadap sektor ini juga disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan bahwa langkah konkret diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa keberhasilan peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) sangat bergantung pada peran aktif penyuluh pertanian dan petani di lapangan.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga kelompok tani, harus diperkuat untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Luas Tambah Tanam (LTT) dan Optimalisasi Lahan (OPLAH), Selasa (25/03/2025) untuk memastikan pencapaian target produksi pertanian.
Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Moch. Rony, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tenaga Ahli Menteri (TAM) Mujib Burrohman, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Rachmat, serta Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Nurul Qomariyah. Selain itu, hadir dalam kegiatan rakor, para penyuluh pertanian dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang untuk mendukung implementasi kebijakan ini di lapangan.
Dalam sambutannya, Moch Rony, menekankan bahwa Kabupaten Jombang memiliki target LTT seluas 81.251 hektar. Ia beserta seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Jombang berkomitmen menyelesaikan target yang diberikan.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaiakan target yang dibrikan kepada kami. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target tambahan seluas 9.000 hektar di bulan Maret. Evaluasi kemudian menunjukkan bahwa angka yang lebih realistis adalah 1.600 hektar, mengingat adanya pergeseran waktu tanam yang lebih awal pada November-Desember sebelumnya,”kata Rony.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Rachmat, menjelaskan bahwa pergeseran waktu tanam dapat diterima selama akumulasi pencapaian tetap memenuhi target dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Saya menekankan perlunya verifikasi lapangan guna memastikan bahwa lahan yang tercatat sebagai “lahan bera” memang benar-benar belum dimanfaatkan. Ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam optimalisasi lahan, dan evaluasi target LTT juga perlu mempertimbangkan tren tahun-tahun sebelumnya agar hasilnya lebih akurat,” ujar Rachmat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Tenaga Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Mujib Burrohman, menegaskan bahwa peningkatan LTT bukan sekadar angka, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui program Serap Gabah yang bertujuan menstabilkan harga di tingkat petani.
Dalam forum yang sama, Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, mengungkapkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki peran penting dalam pembentukan Brigade Pangan (BP), yang melibatkan petani milenial, babinsa, dan petani berpengalaman dalam satu tim kerja.
“Sebanyak 2 Brigade Pangan dapat berkembang hingga 13 Brigade Pangan akan dikoordinasikan untuk mengelola lahan seluas 2.511 hektar melalui skema kerja sama dengan pemilik lahan. Kesepakatan ini nantinya akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup mekanisme pembagian hasil dan tanggung jawab pengelolaan. Program ini diperkuat dengan bantuan alat mesin pertanian serta sinergi dengan program optimalisasi lahan yang sedang berjalan,” jelas Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah.
“Melalui rakor di Kabupaten Jombang ini, menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta peran aktif para penyuluh dan petani, diharapkan swasembada pangan nasional dapat segera tercapai,” pungkas Nurul. Nunung Nurhadi/Dewi Melani*
Diterbitkan di lajurpertanian.com dan megapolitannews.com
