JOMBANG – Peningkatan produksi padi diharapkan mampu menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan menaikkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas padi secara berkelanjutan melalui pengembangan pertanian modern.
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai dasar ketahanan nasional. Ia menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor.
Kementerian Pertanian (Kementan) kini fokus menjalankan sejumlah program strategis untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
Program-program tersebut meliputi swasembada pangan, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi. Kementan juga menggulirkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perluasan areal tanam (PAT), optimalisasi lahan (OPLAH), serta penguatan sarana produksi dengan melibatkan generasi muda melalui Petani Milenial dan Brigade Pangan (BP).
Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki lahan OPLAH seluas 3.311 hektare yang tersebar di berbagai kecamatan.
Dalam rangka peningkatan produksi padi dan pembentukan BP di lahan non rawa, sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458 Tahun 2025, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) ditunjuk sebagai penanggung jawab program swasembada pangan di Jombang, termasuk penumbuhan 88 BP di Jawa Timur, 16 di antaranya berada di Jombang.
Selain itu, berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMP No. 128/Kpts/SM.010/I/07/2025, BBPP Ketindan juga ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) BP di Provinsi Jawa Timur, Papua Selatan, dan NTB.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Brigade Pangan bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi modern dan peran generasi muda.
“Brigade Pangan menjadi garda terdepan dalam mengelola lahan secara modern, profesional, dan berorientasi bisnis agar menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” ujar Mentan Amran.
Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa Brigade Pangan bertujuan meningkatkan produksi pangan melalui penerapan teknologi tepat guna dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, BBPP Ketindan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Jombang menggelar pertemuan pembentukan BP pada Selasa (8/7/2025).
Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, menekankan pentingnya pembentukan dan penetapan struktur organisasi BP di Jombang agar dapat segera aktif setelah konstruksi lahan non rawa rampung.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muh. Rony, menyampaikan bahwa target swasembada pangan yang semula ditetapkan tahun 2027, diajukan menjadi tahun 2025. Target Luas Tambah Tanam (LTT) Jombang pun naik dari 79.000 ha pada 2024 menjadi 81.251 ha pada 2025.
“Brigade Pangan menjadi solusi untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Rony.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Desa Jogoroto dan Peterongan serta Korwil Penyuluh dari kedua wilayah, sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan BP.
Binti, Koordinator Penyuluh Jogoroto, berharap BP segera terbentuk dan aktif mengelola lahan OPLAH guna mewujudkan swasembada berkelanjutan dan percepatan regenerasi SDM pertanian. Nurul Qomariyah/ Tim LTT BBPP Ketindan.
Diterbitkan di lajurpertanian.com dan megapolitannews.com
